Kognisi.com
Edukasi Kontemplasi

Penjarahan di Palu: Salah Siapa?


Tonggak Awal dari Kriminalitas

Senja di sore itu pada hari yang biasa, merupakan pemandangan yang menentramkan. Sebuah fase hari di mana kelelahan bekerja maupun beraktivitas pagi dan siang digantikan oleh relaksasi-canda tawa di malam bagi sebagian besar orang. Kemudian, lindu itu terjadi. Mereka yang tinggal di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah dihentak oleh keterkejutan tak terkira akan sebuah bencana yang mungkin tak pernah mereka bayangkan. Mereka sontak panik saat tanah yang mereka pijak berguncang, yang kemudian disusul gelombang pasang setinggi 2-6 meter dengan kecepatan 200-400 km/jam, yang menerjang dari laut Selat Makassar pada Jumat 28 September 2018 pukul 17.00 WITA.

Gempa dengan dosis 7,4 SR meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Selain Palu dan Donggala, Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong juga merupakan wilayah terdampak terparah. Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menguak daftar korban meninggal akibat gempa dan tsunami palu yang telah teridentifikasi berjumlah 844 jiwa.

Masyarakat tentu saja sangat tidak siap dan shock. Ini adalah kewajaran yang sangat. Bencana alam yang parah selalu mengganggu, merusak, dan mengubah lingkungan sosial baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak yang paling terlihat ialah kejahatan yang meningkat atas nama kebertahanan hidup. Beberapa studi kasus telah mengungkapkan fakta akan adanya perbedaan tingkat kriminalitas dari (sebelum maupun sesudah) adanya bencana. Ya, penjarahan atau looting yang akhir-akhir ini viral merupakan bias dari dampak bencana tersebut.

Wajarkah?

Dengan tegas dan penuh kesadaran, penulis mengatakan bahwa hal ini tidaklah wajar.

Penulis akan menguraikan alasan dan jawabannya  atas beberapa pertanyaan fundamental yang harus kita amati. Sedapat mungkin, penulis akan mencoba menjelaskan melalui kaidah berfikir filsafat: koheren, sistematis, komprehensif, universal, dan bertanggung jawab.

Mari kita berlanjut ke pertanyaan pertama:

Kenapa terjadi dan bisa terjadi? Alasan apa yang mendasari para penjarah melakukan kriminalisasi properti? Mengapa pihak pelindung masyarakat seperti seakan diam saja membiarkan hal tersebut sehingga bisa terjadi?

***

Pengertian dan Pembedahan Kriminalitas Pasca Bencana

Ketika sebuah bencana menyerang sebuah komunitas entah itu bencana kecil seperti kebakaran rumah, ataupun jenis bencana besar seperti gempa bumi, tsunami, maupun tanah longsor dan sejenisnya, orang-orang selalu berusaha untuk bangkit bersama-sama. Setelah terbangun dari efek tersebut, mereka mencari jalan dan cara untuk saling mendukung satu sama lain. Melindungi apa yang masih tersisa. Serta yang terpenting, adalah mengembalikan kenormalan seperti sedia kala. Namun, di satu sisi, selalu ada pihak yang mengambil tindakan ala aktivitas anti sosial keterbangkitan. Pengecualian ini ada karena timbulnya hasrat untuk memanfaatkan situasi dengan alasan kebertahanan hidup.

Hal ini disebut sebagai Kriminalitas Pasca Bencana (KPB) atau Post-Disaster Crime.

Para peneliti kebencanaan saat ini menjabarkan beberapa alasan mengapa KPB bisa terjadi yaitu:

  1. Shock dan bertambahnya stres karena rasa ketidakberdayaan yang tiba-tiba karena kehilangan properti dan/atau orang-orang yang dicintai.
  2. Kelangkaan sumber daya alam maupun suplai untuk hidup karena berbagai dampak kemacetan transportasi maupun kerusakan.
  3. Kehancuran teknologi maupun jejaring komunikasi.
  4. Kelumpuhan sisi pemerintah dan para penegak hukum.
Garis besar contoh dari penanggulangan dan penyembuhan bencana.

Dampak serta efek dari keempat hal di atas selalu terukur dan bersifat eskalatif tergantung dari kecil maupun besarnya suatu bencana tersebut.

Misalkan,akan lebih mudah mengidentifikasi pelaku pencurian properti ketika bencana kebakaran di sebuah rumah terjadi. Ruang lingkup survey yang kecil, kuantitas orang yang terlibat, letak geografis serta spekulasi pelaku yang memiliki motif tentu saja dapat dipelajari dan ditelaah dengan usaha yang lebih minimal ketimbang bencana yang lebih besar.

Lalu, sesulit apa kasus penjarahan di Palu ini untuk diidentifikasi?

Bayangkan saja dengan dosis kerusakan yang sama dengan rumah-rumah kebakaran di atas, namun dengan jumlah berkali-kali lipat hingga ribuan, bahkan ratusan ribu. Jumlah para penegak hukum seperti TNI dan Polri yang dapat terjun serta mengidentifikasi jelaslah tak mungkin mencukupi. Mencukupi pun, skala prioritas dan penugasan tentu akan lebih ditimbang dan dikelompokkan tergantung urgensi masing-masing kegiatan. Lebih penting mana, menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan properti? Ini akan sangat subjektif sekali. Pemerintah pun dinilai sangat gugup dan terkesan terburu-buru dalam menghadapi ini. Kebijakan Cahyo Kumolo tentang bantuan kebutuhan primer justru malah menimbulkan alasan lebih lanjut untuk memaksimalkan tindakan penjarahan ini. Belum lagi, pemerintah seperti terkesan angkat tangan dan langsung mengeluarkan statement yang berlawanan arah.

Kembali kepada seberapa sulit pendeteksian KPB, kerusakan fisik bangunan-bangunan tentu menjadikan kamuflase para penjarah ini lebih tertata rapi. Akan sangat sulit membedakan yang mana para penjarah serta para pemilik yang sedang menyelamatkan harta-benda mereka sendirian. Non public property atau rumah-rumah pribadi ini akan sangat sulit dilindungi tinimbang public needs property seperti mall, pusat perbelanjaan, rumah sakit, bank maupun ATM dsb. Akan terbersit dari benak kita bahwa membedakannya secara simple adalah dari jumlah.

Benarkah begitu?

Di kasus non public property, seperti hal ini tetap saja menghasilkan bias.

Bagaimana bila memang pemilik mengerahkan massa yang dibayar untuk menyelamatkan harta benda mereka? Bagaimana bila memang itu keluarga, tetangga, atau sahabat-sahabat dari pemilik yang bersungguh-sungguh ingin menolong?

Serta banyak iring-iringan pertanyaan lainnya yang bisa dijadikan alasan serta mempersulit keadaan.

Kita sama-sama tahu bahwa di sistem pemerintahan demokratis, dua unsur kekuatan yang paling berpengaruh adalah masyarakat dan pemerintahan. Dua kekuatan ini bila saling bersinergi, akan berdampak penguatan Negara dalam segala aspek. Namun, bila salah satu kekuatan ini represif, mengkontra, maupun tidak memiliki visi yang sama, akan sangat sulitlah perkembangan sebuah Negara tersebut.

Dalam bencana Palu ini, khususnya pembahasan dalam hal kriminalitas, ada tiga pihak yang penulis targetkan untuk setidaknya menyatukan satu visi utama yaitu rekoveri bersama dengan peminimalisiran kerugian. Tiga pihak ini adalah pemerintah, masyarakat, serta penegak hukum.

Dan inilah ujung pertanyaan yang kedua dan paling penting, adalah:

Harus bagaimana?

***

Kontrol Massa, Rekoveri, dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Sebuah esai menggolongkan tiga tahap maupun fase restorasi dalam bencana secara umum. Pertama, fase tujuan. Misi utamanya adalah kesembuhan dan kebangkitan aktivitas komunitas sosial seperti sedia kala sebelum bencana terjadi. Kedua, fase manajemen. Fase ini dimulai dengan penyetabilan kondisi bencana dan penanganan kebencanaan. Ketiga, fase achievement. Fase yang mana pelbagai pihak telah mencapai kesepakatan yang biasanya tidak tertulis tentang kesetujuan mereka bahwa keadaan telah kembali normal.

Pola persiapan dan penghadapan bencana merupakan pola yang sirkular nan berulang.

Saat ini, ketiga belah pihak ini masih belum menyatukan visi mereka secara utuh. Fase pertama masih sangat bias karena bencana masih sangatlah terasa segar dalam ingatan. Koordinasi kacau balau. Mindset tiap-tiap orang masihlah sangat egois. Pemerintah grogi dan gugup. TNI dan Polri terlalu banyak prioritas  dan penugasan. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat saja dalam hal ini. Pemerintah dinilai terlalu lambat dalam mengeluarkan keputusan ataupun, ketika mengeluarkan keputusan dirasa terburu-buru sehingga malah menimbulkan banyak miskalkulasi serta miskomunikasi. Kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah, karena dengan pola pikir masyarakat yang seharusnya mengedepankan communal-sympathy kerugian antar sesama anggota masyarakat dapat diminimalisir. TNI dan Polri? Keputusan mereka untuk terjun di masyarakat dan penungguan perintah dari pemerintah pusat juga membuat segalanya terasa carut marut.

Kepada tiga pihak tersebut, penulis berusaha memaparkan dan menjabarkan beberapa sugesti-solusi.

  1. Pemerintah
Presiden RI, Joko Widodo.

Pemerintah memang harus turun langsung ke lapangan, namun harus lebih berhati-hati lagi dengan keputusan agar tak menimbulkan animo kesalahpahaman. Daripada membuat semangat masyarakat naik secara drastis tetapi sekaligus berdampak negatif karena kebebasan yang keterlaluan dan nirkontrol, pemerintah harus berfikir dengan tepat, presisi yang pas, dan target yang terfokus pada prioritas. Setelah ini pun, pemerintah juga harus memikirkan komponen yang paling penting yaitu rules of acceptance and assessment.

Kesalahan pertama adalah pemerintahan berusaha menyediakan suplai dan berbagai kemudahan kepada masyarakat, namun melupakan peraturan utama tentang ketertiban, kerapian, dan kesamaan. Bahwa membuat paksa mata masyarakat agar membelalak dan melek dengan kondisi akan “kita semua adalah korban, dan kita semua adalah prioritas” adalah hal yang dilupakan pemerintah. Pemerintah menganggap hal ini sudah ada didalam pikiran masyarakat secara tidak langsung sehingga malas untuk mempertegasnya. Padahal, masyarakat perlu untuk dipaksa tetap sadar akan keadaan ini. Masyarakat akan jauh lebih rapi, peminimalisiran kejahatan pun akan maksimal, serta lebih empati-simpati dengan yang lain bila ada rules.

Bahwa untuk mendapatkan suplai gratis, Anda harus antri.

Bahwa jika Anda mencuri atau menjarah, Anda akan mendapatkan tembakan peringatan.

Bahwa jika Anda hanya ingin dimengerti, Anda tak akan mendapatkan pengertian.

 

  1. Penegak Hukum
TNI AD dan Polri yang berperan sebagai kontrol massa.

TNI dan Polri merupakan tonggak keamanan, ketertiban, dan kontrol massa yang sangat dibutuhkan saat ini. Sebuah inisiasi haruslah dilakukan tanpa kemudian harus menunggu komando dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Penertiban, penjagaan, serta penyelamatan masyarakat sudah seharusnya menjadi prioritas utama dan wajib. Penolongan akan mereka didalam pos pengungsian, pencarian korban, dan penyelamatan para warga yang terjebak merupakan aspek dari penyelamatan. Namun, mereka menganggap bahwa ini adalah prioritas utama. Padahal ini bukanlah aspek yang utama. Aspek yang utama adalah ketiga hal tersebut.

Penjagaan dan penertiban merupakan salah satu elemen utama dalam impact area security atau Keamanan Wilayah Dampak. Lebih jauh lagi, penjagaan dan penertiban merupakan area wilayah mass moral and stress controlling atau Kontrol Moral dan Stress Massa. Bencana yang semakin besar, akan semakin membiaskan hukum dan moral yang ada didalam masyarakat. Disinilah tugas utama para penegak hukum.

Yaitu mengingatkan bahwa hukum dan moral masyarakat itu ada dan sudah selayaknya dipertahankan atau lebih baiknya lagi dipupuk.

Ingat saja, kebanyakan pahlawan timbul tanpa perintah atau dengan inisiasi sendiri.

  1. Masyarakat
Masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang budaya dan sosio-kultural.

Menjadi korban dari sebuah bencana yang jelas tidak siap dikarenakan ketiba-tibaan, adalah hal yang sangat pahit. Menimbulkan luka yang dalam. Di dalam psikologi, ada istilah Kelelahan Rasa Iba atau compassion fatigue. Secara alami, setelah bencana terjadi orang-orang akan timbul rasa empati dan simpati kepada pihak yang saling mengalami. Bukan hanya itu, mereka yang tidak mengalami hal inipun akan terbangun rasa pedulinya dengan ingin terjun langsung ke lokasi, memberi donasi dalam pelbagai bentuk, dsb. Namun, rasa iba ini akan tenggelam dan menghilang perlahan karena banyak faktor dan salah satunya adalah ketika pihak yang diberi simpati malah memanfaatkan situasi.

Inilah hal yang paling mencolok.

Donasi, bantuan, dan pertolongan yang akan mempermudah situasi akan berhenti bila masyarakat Palu sendiri ada yang memanfaatkan situasi. Sadarilah bahwa kita semua adalah korban dari semua bencana ini. Tak ada perbedaan lagi.

Bayangkan,

Bagaimana bila Anda ingin normal kembali namun nanti setelah semua ini selesai, Mall di kawasan Anda kosong melompong dan tak bisa untuk rekreasi lagi?

Bila kelak keadaan sudah normal kembali dan ban Anda bocor atau motor Anda rusak, Anda tak bisa menambalkannya ke bengkel karena fasilitasnya Anda curi? Apakah Anda bisa menambal atau memperbaiki motor Anda sendiri?

Ingatlah quote ini:

“Hanya ketika kelak pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, serta sungai terakhir telah diracuni, manusia akan sadar bahwa uang tak bisa dikonsumsi.”

Siapakah Manusia Itu?

Anthonius Gunawan Agung, petugas ATC (Air Traffic Controller) menjadi seorang sosok pahlawan atas inisiasinya bertugas untuk memandu pesawat Batik Air lepas landas di kala lindu besar itu menerjang. Waktu menunjukkan sekitar pukul 17.55 WITA, beberapa menit sebelum bencana tersebut dan Batik Air ingin melepas landas dari Palu menuju Makassar dengan membawa 7 kru dan 148 penumpang.

Agung tak bertugas sendiri kala itu. Ia didampingi seorang asisten. Saat getaran gempa mulai terasa, Agung memerintahkan asistennya untuk menyelamatkan diri dan segera turun dari atas menara. Sedangkan Agung sendiri? Dia memutuskan untuk tetap bertahan membimbing, memberi instruksi agar 150-an nyawa di pesawat Batik Air itu terselamatkan. Dengan lantai berpijak yang bergetar, dinding yang mulai retak, dan teriakan-teriakan rekannya yang meminta agar Agung menyelamatkan diri, Agung tetap teguh bertahan.

Safe flight, Batik Air.” Ucapnya dengan penuh kelegaan ketika akhirnya pesawat tersebut lepas landas.

Ya, Agung sendiri meregang nyawa karena menara ATC tersebut akhirnya kolaps dan luluh lantak.

Agung adalah salah satu contoh manusia yang sebenarnya. Eksistensi akan keberadaan manusia yang benar-benar ada dan hadir. Jika ada seekor gajah, apakah yang membuat makhluk itu disebut dengan gajah? Apakah belalai? Tidak, karena tapir jugalah seekor binatang yang memiliki belalai. Gajah yang tak berbelalai pun, bisa kita identifikasi sebagai gajah karena badannya yang besar, ada gading, bertelinga lebar, dsb. Pada dasarnya, gajah memiliki ciri “kegajahan.” Bahkan mungkin, tanpa berbagai ciri maupun fitur fisik di atas walau lebih sulit , kita dapat tetap mengidentifikasi gajah sebagai gajah karena kebiasaan herbivore-nya.

Lalu, manusia seperti apa yang disebut dengan manusia? Apakah hanya karena memiliki otak rasio yang dapat berpikir, kaki, tangan, dan sebagainya? Bukan. Manusia bisa disebut dengan manusia karena mempunyai eksistensi yang sejenis-sejalan dengan gajah maupun hal-hal lainnya. Hal yang disebut dengan,

Kemanusiaan.

Kita adalah gabungan dari banyak unsur pengalaman, filosofi, prinsip, moral, hukum, iptek, dan banyak hal yang rumit lainnya. Maka dari itu, marilah kita tetap mempertahankan unsur tersebut karena hal itulah yang membuat kita menjadi manusia. Kemanusiaan ini adalah hal yang sudah harus kita biasakan. Janganlah kita kembali ke hukum rimba, karena hal itu tidak akan membuat kita menjadi manusia.

***

Komentar

comments

Related posts

Homo Floresiensis: Sang Hobbit Yang Merupakan Kita

Dea Lilis

Survival Kit: Elemen Persiapan Bencana Yang Sering Terlupa

Olive Hateem

Belajar dan Berkreativitas Melalui Gambar Bersama Komunitas Huruf Kecil

Komunitas KAHE

Kognisi.com menggunakan fitur cookie untuk memaksimalkan pengalaman berselancar anda pada laman kami. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
Lewat ke baris perkakas